Kebijakan pemerintah yang memberikan tunjangan gaji ke-14 kepada PNS menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai non-PNS. Dalam hal ini hon...
Kebijakan pemerintah yang memberikan tunjangan gaji ke-14 kepada PNS menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai non-PNS. Dalam hal ini honorer K2. Bagi mereka kebijakan tersebut bentuk ketidakadilan pemerintah.
"Pemerintah mau mencairkan gaji ke-14 untuk PNS. Ini sangat kontradiktif dengan alasan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 karena anggaran negara membengkak," kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Syamsul Bahri kepada JPNN, Minggu (10/4).
Dia menyebutkan, dengan akan mencairkan gaji 14, pengeluaran negara semakin membengkak karena menelan biaya triliunan rupiah.
Bila pemerintahan Jokowi-JK berpihak ke rakyat kecil, harusnya dana itu dialihkan untuk pengangkatan 439 ribu honorer K2 menjadi PNS.
"Mereka sudah diberi gaji ke-13, dikasih lagi gaji ke-14. Apa itu bukan memperbesar belanja negara. Kami jadi bingung melihat sikap pemerintah. Di satu sisi minta berhemat, sisi lain malah boros," tandasnya.
Sumber: jpnn.com
"Pemerintah mau mencairkan gaji ke-14 untuk PNS. Ini sangat kontradiktif dengan alasan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 karena anggaran negara membengkak," kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Syamsul Bahri kepada JPNN, Minggu (10/4).
Dia menyebutkan, dengan akan mencairkan gaji 14, pengeluaran negara semakin membengkak karena menelan biaya triliunan rupiah.
Bila pemerintahan Jokowi-JK berpihak ke rakyat kecil, harusnya dana itu dialihkan untuk pengangkatan 439 ribu honorer K2 menjadi PNS.
"Mereka sudah diberi gaji ke-13, dikasih lagi gaji ke-14. Apa itu bukan memperbesar belanja negara. Kami jadi bingung melihat sikap pemerintah. Di satu sisi minta berhemat, sisi lain malah boros," tandasnya.
Sumber: jpnn.com
